Berita terbaru Bila Punya Uang Sebanyak Ini, Saldo Nasabah Akan Dilaporkan Bank ke Ditjen Pajak

Tags

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomer 1 Tahun 2017 tentang akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan.
Salah satu isinya yakni adanya kewajiban Bank melaporkan saldo rekening nasabahnya kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak.
Namun ketentuan ini hanya berlaku bagi nasabah yang memiliki saldo rekening 250.000 dollar AS, atau Rp 3,3 miliar (kurs 13.300).
“Batas saldo yang wajib dilaporkan secara otomatis adalah 250.000 ribu dollar AS,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers, Jakarta, Kamis (18/5/2017).
Menurut Sri Mulyani, batas saldo rekening yang wajib dilaporkan bank kepada Ditjen Pajak merupakan ketentuan internasional.
Hal itu adalah konsekuensi yang harus dipatuhi pemerintah lantaran ingin bergabung kebijakan pertukaran otomatis data informasi keuangan internasional atau Automatic Exchange of Information (AEoI).
Jadi, kata Sri Mulyani, nasabah yang memiliki saldo di atas Rp 3,3 miliar, akan menjadi subjek otomatis kebijakan pertukaran data informasi keuangan internasional.
“Jadi saya tekankan karena ini AEoI maka compliance kita harus setara dengan negara lain,” kata Ani.
Saat ini, setidaknya ada 100 negara yang sudah berkomitmen ikut AEoI.
Sekitar 50 negara akan menerapkan kebijakan itu pada tahun ini, sementara sisanya bergabung pada 2018.
Melalui kebijakan ini, maka akses informasi keuangan bisa dipertukarkan secara otomatis bagi para negara anggotanya.
DPR memanggil
Komisi XI DPR akan memanggil Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait Penerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017 tentang akses informasi keuangan.
Seperti diketahui, melalui aturan ini, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak memiliki keleluasaan untuk mengakses informasi keuangan nasabah yang merupakan wajib pajak.
“Ya pasti. Menkeu akan diundang Komisi XI pada masa sidang baru nanti,” ujar Anggota Komisi XI Hendrawan Supratikno kepada Kompas.com, Jakarta, Kamis.
Anggota Komisi XI DPR lainnya, Mukhamad Misbakhun mengingatkan Ditjen Pajak untuk menjaga kewenangan mengintip rekening nasabah itu.
Jangan sampai kewenangan itu disalahgunakan untuk kepentingan di luar perpajakan.
“Ke depan, harus hati-hati kebebasan (mengakses rekening) ini digunakan,” kata Misbakhun.
Penerbitan Perppu 1 Tahun 2017 dianggap sebagai aturan yang sangat penting.
Sebab aturan itu terkait dengan upaya pemerintah meningkatkan penerimaan pajak untuk pembangunan.
Selama ini, pasal kerahasiaan perbankan yang ada di Undang-undang Perbankan dinilai menghambat upaya peningkatan penerimaan pajak.
Namun demikian, petugas pajak juga harus memiliki pegangan tata cara baku atau standar operasional prosedur yang jelas dan transparan, sehingga tidak seenaknya mengintip semua rekening wajib pajak.