Ya allah Dimanakah letak keadilan yang seharusnya dimiliki rakyat "Kebun Dirampas, Petani Dipenjara

Tags

SEBULAN lalu, petani ini memanen sawit di kebunnya. Tiba-tiba, 7 orang karyawan perusahaan datang ke kebunnya, menghampiri dia dan anaknya yang masih berusia 14 tahun. Dia dituduh sebagai maling. Alhasil, si petani tua itu diciduk dan ‘disekap’ di jeruji penjara.

Nurdin bin Mesarif, itulah nama petani yang berusia 60 tahun tersebut. Bapak 5 anak yang tinggal di Desa Rawa Indah, Kecamatan Ilir Talo, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu ini bisa menjadi cerminan kondisi kehidupan petani di Indonesia.
Ia menjadi salah satu contoh, bagaimana kejamnya pemodal mengkriminalisasi petani kecil.
Selasa (20/9/2016), Nurdin menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri, Tais. Tahanan Lapas Bentiring, Kota Bengkulu sejak Agustus 2016 ini didakwa sebagai pencuri buah kelapa sawit milik PT. Agri Andalas. Dalam sidang itu, anaknya bernama Jopa yang menjadi saksi mata kekejaman kapitalis ikut menyaksikan sang ayah duduk di kursi pesakitan.
“Sejak ayahnya dipenjara, anak Nurdin, Jopa menjalani hidup sendiri. Ibunya tiga tahun lalu meninggal dunia, sementara empat kakaknya telah berkeluarga tinggal jauh di luar daerah. Setiap hari Jopa harus terbiasa memasak, mencuci, menyeterika baju sendiri. Intuk hidup, ia harus membongkar uang simpanannya di tiga celengan ayam yang ia isi selama tiga tahun,” kata kuasa hukum Nurdin, Fitriansyah.
Nurdin memang buka satu-satunya korban. Kisah serupa banyak dialami warga di Desa Rawa Indah. Rubino, salah seorang transmigran mengisahkan pada tahun 1992 ia bersama 500 kepala keluarga (KK) dari Pulau Jawa didatangkan ke daerah itu. Satu kepala keluarga mendapatkan dua hektar lahan bersertifikat.
Anehnya, transmigran menguasai sertifikat tanah yang dikeluarkan oleh BPN namun lahan atau tanah dikelola oleh PT. Agri Andalas. Warga yang nekat mengelola lahan akan dipenjara. Sejak lima tahun terakhir terdapat 18 orang warga Desa Rawa Indah menjalani hukuman penjara akibat tuduhan pencurian buah kelapa sawit.
Kondisi ini membuat sutuasi tak kondusif. Selama ini solidaritas dan penerimaan yg sangat besar dari masyarakat pribumi terhadap transmigran. Ketika kebersamaan masyarakat pribumi dan pendatang melalui penerimaan transmigrasi, malah corporate yang menghancurkan kebersamaan senasib sepenanggungan melalui perampasan tanah trans.
Walhi Bengkulu mencatat, sejak2010, di Kabupaten Seluma terdapat 38 kasus kriminalisasi terhadap petani. Karena itu, menyambut Hari Tani ke 22 yang jatuh pada 24 September 2016 mendatang, Nurdin dan kuasa hukumnya Fahmi Arisandi dan Fitriansyah menyampaikan 5 poin pernyataan sikap.
Pertama, mendesak negara menjalankan reforma agraria sesungguhnya, reforma agraria tidak saja membagikan sertifikat lahan atas rakyat. Namun juga menjamin ketersediaan tanah untuk rakyat.
Kedua, menghentikan pemberian lahan secara luas terhadap perusahaan atau korporasi tanpa menimbang kebutuhan rakyat atas tanah.
Ketiga, menjamin ketersediaan kebutuhan petani seperti, pupuk, benih, dan distribusi hasil pertanian. Keempat, meminta Pemda mampu melindungi petani dari tindak kriminalisasi. Terkahir, mendesak restitusi dan rehabilitasi wilayah adat.