3 Orang guru di SDN 2 Negara Batin Lampung Timur Diberhentikan oleh KEPSEK disebabkan Menanyakan Transparasi Dana BOS

Tags

Tindakan tidak terpuji didunia pendidikan masih saja terjadi di Lampung Timur. Baru-baru ini, 3 guru honorer di SDN 2 Negara Batin, Jabung, Lampung Timur, yakni Revi Heriyanto, S.Pd.I, Erni Septikawati, S.Pd.I dan Sri Karnain, S.Pd.I terncam dipecat lantaran menuntut transparasi penggunaan dana BOS.
Parahnya sejak tidak diberi jam mengajar oleh Kepala Sekolah (Kasek) SDN 2 Negara Batin, Slamet,S.Pd, pada Rabu 13 Juli 2016 lalu hingga kini ketiganya belum mendapatkan perhatian dari pemerintah atau dinas terkait. Justru pihak Kasek sudah mengambil 3 guru honor baru untuk menggantikan posisi jam mengajar mereka.
Menurut informasi, ketiganya mengaku dinonjob dari mengajar di SDN 2 Negara Batin karena 2 alasan. Yaitu karena mereka tidak mau membuat surat pernyataan. Kedua, karena sejak tahun ajaran baru 2016/2017, SK pengangkatan guru honorer yang di keluarkan oleh kepala sekolah SDN 2 tersebut hanya berlaku 1 tahun.
“Jadi jika selama satu tahun pengabdian kami masih dibutuhkan, kepala sekolah akan memperpanjang SK kami. Tapi kalau sudah tidak di butuhkan, SK kami tidak di perpanjang lagi. Dan aturan seperti ini, setahu kami hanya ada di SDN 2 Negara Batin,” ujar mereka seperti dilansir kuttabku.blokspot.com, Jum’at (15/7).
Namun alasan pemecatan tersebut dinilai mereka terlalu arogan dan terkesan mengada-ada. Mereka pun meyakini bahwa alasan pemecatan oleh salah satu oknum kepala sekolah tersebut merupakan buntut dari kisruh dan permasalahan yang terjadi antara pihak Kepala Sekolah dengan ketiga guru honorer tersebut.
Suasana tidak kondusif di SDN 2 Negara Batin memang baru saja terjadi, kata mereka hal itu terjadi lantaran ketiga guru tersebut menanyakan atau meminta kepada Kasek untuk memberikan penjelasan terkait penggunaan dana BOS yang selama ini dinilai banyak kejanggalan dan tidak transparan kepada komite.
“Alih-alih tuntutan kami tersebut direspon, bahkan didalam beberapa kali rapat internal sekolah, kepala sekolah malah bersikukuh dan menyatakan bahwa pengelolaan dana BOS hanya bisa diakses oleh orang-orang tertentu dan bersifat rahasia sehingga tidak bisa di publikasikan kesembarang orang,” beber mereka.
Guna meminta kejelasan lebih lanjut, masalah itu pun dilaporkan kepada Komite Sekolah. Namun dari pihak komite malah menyatakan tidak tahu dan tidak pernah merasa dilibatkan, baik didalam tim manajemen BOS sekolah, Penyusunan Rap maupun saat membuat laporan pertanggung jawaban dana BOS di SD tersebut.
“Berarti ada indikasi bahwa selama ini kepala sekolah telah melakukan pemalsuan tanda tangan Ketua Komite Sekolah. Dari hal Ini saja sudah menyalah aturan, sebab berdasarkan buku pedoman dari Mendikbud ada beberapa formulir laporan yang di dalamnya harus tercantum tanda tangan Ketua Komite,” urainya.
Bukti-bukti lain yang mengindikasi penyelewengan dana BOS menurut mereka ialah daftar laporan pembelian barang inventaris sekolah yang didalamnya banyak memuat laporan fiktif. Belum lagi kondisi riil dilapangan seperti kurangnya perawatan sekolah, dan tidak tersedianya buku-buku pelajaran yang memadai.
Berbagai macam upaya mediasi antara Kepala Sekolah, Komite, Guru dan pihak UPTD sudah beberapa kali dilakukan. Namun usaha tersebut seperti mengalami kebuntuan. Namun ketiga guru tersebut mengaku siap dengan segala resiko dan tetap berupaya mengungkap kesenang wenangan pengelolaan dana BOS tersebut.
Untuk diketahui, terhitung sejak tahun 2015 lalu, alokasi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk tingkat Sekolah Dasar (SD) telah ditetapkan sebesar RP 800.000 persiswa pertahun. Sementara untuk SD Negeri 2 Negara Batin, Kecamatan Jabung ini siswanya berjumlah sekitar 420 siswa.